MarketNews.id-Upaya Pemerintah untuk memberdayakan produk unggulan ekspor dan memaksimalkan pendapatan negara dari ekspor justru membuat pelaku pasar jadi bingung.
Pemerintah menegaskan, badan ekspor komoditas baru akan bersifat market friendly yang akan fokus pada transparansi dunia usaha dan akuntabilitas.
Yang menjadi pertanyaan dunia usaha, mengapa Danantara yang mengelola proses ekspor hingga pembayaran. Mestinya, Pemerintah membentuk lembaga negara yang dipimpin oleh kepala lembaga untuk mengurus produk ekspor yang berasal dari sumber daya alam Indonesia.
Danantara menyebut kebijakan tahap awal akan difokuskan pada ekspor batu bara dan crude palm oil (CPO).
Pasar masih menunggu detail aturan setelah rencana Presiden Prabowo memicu kebingungan di kalangan pelaku usaha dan investor.
Indonesia akan “mendengarkan pasar dengan sangat serius” dalam pembentukan lembaga baru yang akan mengawasi ekspor komoditas strategis, menurut Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir.
Pernyataan itu muncul setelah pengumuman mendadak pemerintah pekan ini memicu kebingungan di kalangan trader dan produsen.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengejutkan banyak pejabat pemerintah sendiri dengan rencana besar untuk menyalurkan ekspor minyak sawit, batu bara, dan nikel melalui entitas milik negara yang akan dikelola Danantara.
“Idenya adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan traceability, serta tentu harus ramah terhadap pasar,” kata Sjahrir dalam wawancara dengan Bloomberg TV.
Ia menambahkan, bahwa pemerintah terus mendengarkan masukan dari pelaku industri agar kebijakan tersebut menguntungkan produsen maupun pemegang saham.
Menanggapi kebingungan pasar terhadap kebijakan baru itu, Sjahrir mengatakan investor masih mencoba memahami arah kebijakan pemerintah.
Detail lebih lanjut akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan. Ia menambahkan bahwa tahap awal implementasi akan difokuskan pada batu bara dan crude palm oil (CPO), dua komoditas utama ekspor Indonesia.
Sjahrir menegaskan lembaga baru tersebut akan berfungsi sebagai operator bisnis, bukan regulator. Menurutnya, Danantara akan merekrut tenaga profesional terbaik dari pasar dan menerapkan standar tata kelola yang serupa dengan perusahaan global.
“Mudah-mudahan pada awal Januari nanti kami sudah bisa beroperasi penuh,” ujarnya.
Indonesia saat ini merupakan eksportir terbesar dunia untuk batu bara termal, minyak sawit, dan ferronickel. Seluruh pengiriman komoditas tersebut nantinya akan ditangani oleh Danantara Sumberdaya Indonesia di bawah Danantara, sesuai pengumuman Presiden Prabowo.
Kebijakan ini bertujuan menekan praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.
Menurut Prabowo, praktik tersebut menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan hingga US$150 miliar setiap tahun.
Prabowo juga kerap mengkritik elite yang dianggap menikmati kekayaan sumber daya alam Indonesia tanpa memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah menghadapi tekanan untuk meningkatkan penerimaan negara guna membiayai subsidi energi di tengah krisis energi, serta program-program besar seperti makan siang gratis.
Kekhawatiran terhadap lonjakan belanja pemerintah dan memburuknya tata kelola telah menekan nilai tukar rupiah.
Langkah Pemerintah untuk mengontrol pemasukan negara lewat ekspor tiga komoditas utama, mestinya didukung semua pihak termasuk investor.
Bila semua pihak berlaku jujur, tentunya semua akan menikmati manfaatnya termasuk masayarakat luas. Yang selama ini hanya melihat angka ekspor terus meningkat, tapi belum merasakan manfaatnya buat rakyat Indonesia.
MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal