MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
Marketnews.id Satu per satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki potensi besar tapi lamban dalam bertransformasi akan dibenahi oleh Kementerian BUMN. Setelah berhasil memberdayakan Bank Rakyat Indonesia dengan bersinergi dengan PNM dan Pegadaian, PLN juga akan melakukan hal sama melalui transformasi demi memberikan pelayanan lebih baik kepada pelanggan dan lebih menguntungkan dari sisi bisnis.
Pemerintah bakal membentuk holding dan subholding PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Rencana ini sebagai bagian dari upaya transformasi PLN demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggannya di masa mendatang.
Hal itu disampaikan oleh Menteri BUMN , Erick Thohir dalam konferensi pers virtual, Rabu, 19 Januari 2022.
Dijelaskan Erick bahwa ada dua subholding yang akan dibentuk yaitu subholding ritel yang akan difokuskan pada aspek pelayanan kepada konsumennya atau ke sisi pemasarannya. Kedua adalah subholding power yang akan fokus pada pembangkit baik itu fosil ataupun non fosil.
“Sekarang kita sedang melakukan benchmarking dengan perusahaan besar dari Italia, Prancis, Malaysia dan Korea. Dari benckmariking itu, konfirm bahwa kita harus melakukan transformasi (di tubuh PLN),” tutur Erick.
Dijelaskan bahwa dalam proses pembentukan holding subholding ini akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu PLN perlu melakukan corporate action demi memenuhi pembiayaan tersebut seperti yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
“Untuk itu PLN perlu melakukan transisi besar besaran, maka subholding harus cari alternatif pendanaan lain apakah itu corporate action tapi tidak berarti menjual aset negara,” pungkas dia.
Sementara itu Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa rencana pemerintah ini sama sekali bukan untuk melakukan liberalisasi PLN sebagai perusahaan BUMN . Namun justru dengan melakukan holding subholding ini sebagai bagian transformasi PLN yang selama ini sudah dilakukan.
“Transformasi PLN ini bukan dari proses liberalisasi sektor kelistrikan, kami ingin ulangi bahwa bukan proses liberalisasi. Tapi di tengah tantangan PLN, kita harus mengubah dari organisasi yang lambat dari yang kompleks menjadi organisasi yang lincah dan dinamis agar tantangan itu menjadi batu loncatan,” ujar Darmawan.
Sebagai informasi, PLN memiliki utang lebih dari Rp 500 triliun pada Semester I 2021. Utang PLN terdiri dari liabiltias jangka panjang dan jangka pendek. Liabiltias jangka panjang mencapai Rp 500,3 triliun. Nilainya turun 5,26% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 528,1 triliun.
Sedangkan liabilitas jangka pendek tercatat sebesar Rp 143,5 triliun per 30 Juni 2021. Jumlah itu turun 8,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 156,5 triliun.
Liabilitas jangka panjang didominasi oleh obligasi dan sukuk ijarah sebesar Rp 196,5 triliun. Kemudian, utang bank sebesar Rp 148,7 triliun dan utang imbalan kerja Rp 55,9 triliun.
Sementara, liabilitas jangka pendek terbesar berasal dari utang usaha pihak ketiga Rp 34,5 triliun. Adapula utang lain-lain sebesar Rp 18,8 triliun, utang bank Rp 17,5 triliun, uang jaminan langganan Rp 15,1 triliun, serta utang obligasi dan sukuk ijarah Rp 14,5 triliun.
Dari sisi ekuitas, jumlah ekuitas perseroan semester I 2021 tercatat sebesar Rp 945,8 triliun. Jumlah itu naik 1,4% dari Rp 932,9 triliun pada semester I 2020 Adapun jumlah aset hingga 30 Juni 2021 ini tercatat sebesar Rp 1.589,65 triliun. Jumlah itu turun 1,7% dibandingkan per 30 Juni 2020 yang tercatat sebesar Rp 1,617.5 triliun.
