MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id-Bank Indonesia (BI), melaporkan Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2025 tumbuh 4,7 persen secara tahunan menjadi USD 427,2 miliar. Tapi bila dibanding dengan ULN Januari 2025 berkurang 0,16 persen.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa nilai itu juga terbilang melambat dibandingkan pertumbuhan 5,3 persen pada Januari 2025.
“Perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta. Posisi ULN Februari 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” papar Ramdan dalam keterangan resmi, Kamis 17 April 2025.
Ramdan merinci, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD 204,7 miliar pada akhir bulan Februari 2025, atau turun dibandingkan dengan posisi pada Januari 2025 yang tercatat sebesar USD204,8 miliar.
Namun bila dihitung secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh 5,1 persen. sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Januari 2025 sebesar 5,3 persen secara tahunan.
Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.
Ia menegaskan, pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Serta mengelola ULN secara pruden dan terukur untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja pemerintah dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,6 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (17,8 persen); Jasa Pendidikan (16,6 persen); Konstruksi (12,1 persen); Transportasi dan Pergudangan (8,7 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (8,2 persen).
“ Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” ungkap dia.
Beranjak pada posisi ULN swasta pada Februari 2025 tercatat stabil pada kisaran USD194,8 miliar atau melambat 1,6 persen secara tahunan.
Perkembangan ULN swasta tersebut bersumber baik dari lembaga keuangan (financial corporations) maupun perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang masing-masing terkontraksi sebesar 2,2 persen secara tahunan dan 1,5 persen secara tahunan.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,6 persen dari total ULN swasta.
ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,5 persen terhadap total ULN swasta.
Lebih jauh Ramdan menekankan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Hal ini tecermin dari penurunan rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 30,2 persen pada Februari 2025, dari 30,3 persen pada Januari 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,7 persen dari total ULN.
“Guna menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.” Pungkas dia.
Abdul Segara
