MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id-Di tengah cepatnya perubahan global dan tekanan untuk beralih menuju praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab, kebutuhan akan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) di Indonesia semakin mendesak.
Perusahaan, terutama yang terdaftar di pasar modal, kini berada di bawah pengawasan ketat dari para investor. Mereka tidak hanya diminta menyediakan laporan keuangan tetapi juga informasi keberlanjutan yang relevan dengan kondisi dan kinerja perusahaan.
Tren global menunjukkan bahwa investor domestik dan asing, terutama institusi, semakin mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam pengambilan keputusan investasi mereka.
Hal tersebut antara lain menjadi faktor pendorong Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) meluncurkan Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) sebagai langkah awal sebelum penyusunan laporan dan penerapan SPK.
Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Ardan Adiperdana mengatakan, peta Jalan SPK ini akan menjadi arah dan panduan strategis dalam menjalankan komitmen untuk menyusun dan menerapkan SPK yang merujuk pada standar keberlanjutan yang diterbitkan International Sustainability Standard Board (ISSB).
Peluncuran peta jalan ini dilakukan pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 IAI yang diselenggarakan pada 2-4 Desember 2024 di Jakarta.
Acara HUT IAI ini menghadirkan pembicara dari Wakil Ketua dan Anggota BPK, menteri Kabinet Merah Putih, Dewan Komisioner OJK, Gubernur Bank Indonesia, hingga para profesional dan praktisi akuntansi dari dalam dan luar negeri.
Ketua Dewan Pemantau Standar Keberlanjutan (DPSK) IAI, Rosita Uli Sinaga dalam peluncuran Peta Jalan SPK mengatakan, peta jalan ini merupakan sebuah langkah strategis untuk membantu perusahaan menghadapi dinamika ekonomi dan keberlanjutan.
Dengan panduan strategis ini, perusahaan dapat lebih siap untuk menghubungkan informasi keberlanjutan
dengan kinerja keuangan mereka, sekaligus memenuhi harapan pemangku kepentingan global.
Menurut Rosita, DPSK IAI dan DSK IAI saat ini sedang menyiapkan infrastruktur laporan keberlanjutan melalui penyusunan SPK yang merujuk pada standar internasional (ISSB Standards).
Namun demikian, penerapan SPK tidak dapat hanya sebatas penyusunan standar. ”Strategi penerapan SPK yang terarah dan komprehensif sangat penting karena SPK merupakan inisiatif baru di Indonesia.
Tanpa adanya panduan strategis yang jelas, maka penerapan SPK berisiko menghadapi beragam tantangan dan hambatan, seperti ketidaksiapan perusahaan, kurangnya pemahaman di kalangan pemangku kepentingan, dan keterbatasan infrastruktur pendukung,” ujar Rosita.
Melalui Peta Jalan SPK, Indonesia tidak hanya berupaya menjaga daya saing nasional tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di masa depan.
Perusahaan yang mempersiapkan diri untuk menerapkan standar ini tidak hanya menjawab tuntutan zaman, tetapi juga membuka peluang untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar global.
Kini saatnya bagi kita semua untuk berkolaborasi dan mendukung terciptanya ekosistem pelaporan keberlanjutan yang tangguh untuk Indonesia yang lebih maju.
Produk pasar modal yang bertema keberlanjutan, seperti green bonds dan sustainability- linked bonds, juga terus berkembang. Untuk tetap menarik bagi investor, perusahaan perlu menunjukkan transparansi dalam mengelola isu keberlanjutan. Hal ini menjadi lebih penting mengingat peran signifikan investor asing di pasar modal Indonesia.
Selain itu, kreditor internasional juga mulai mewajibkan informasi keberlanjutan dalam proses pengajuan pendanaan. Data ini digunakan untuk menilai dampak iklim dan isu keberlanjutan lain terhadap kondisi keuangan perusahaan.
Aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian dalam investasi langsung asing (Foreign Direct Investment/FDI). Investor internasional kini mensyaratkan informasi keberlanjutan sebagai bagian dari evaluasi risiko dan peluang investasi mereka di suatu negara.
Selain investasi, keberlanjutan juga memengaruhi aktivitas perdagangan domestik dan internasional. Mitra bisnis di rantai pasok domestik telah mulai meminta informasi keberlanjutan dari perusahaan rekanannya.
