MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id Dukungan Bank Dunia buat Indonesia sebesar USD750 juta untuk Indonesia Fiscal Reform Development Policy Loan akan mengatasi tantangan utama penerimaan dan belanja negara melalui dua pilar. Yakni, peningkatan penerimaan melalui peningkatan tarif pajak pertambahan nilai khusus individu berpendapat tinggi dan pilar kedua yakni meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja dengan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam hal sistem transfer fiskal dan turunannya.
Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia pada tanggal 17 Juni 2022 telah menyetujui dukungan keuangan terbaru kepada Pemerintah Indonesia senilai USD750 juta untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat sistem perpajakan menjadi lebih merata. Tujuannya, agar memperkuat kelembagaan dalam melakukan perencanaan dan belanja pembangunan yang lebih efisien.
Terlepas dari kemajuan yang mengesankan selama beberapa dekade terakhir, pembangunan Indonesia masih menghadapi tantangan, yang sebagian disebabkan oleh pandemi COVID 19, dalam upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Hal ini sebagian disebabkan oleh tingkat penerimaan pajak yang lebih rendah saat dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, demikian juga terkait belanja anggaran pembangunan untuk investasi public, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Oleh karenanya, reformasi kebijakan dan administrasi pajak serta belanja publik merupakan prasyarat penting bagi Pemerintah untuk dapat melaksanakan prioritas pembangunannya.
“Sejak 2019, Pemerintah Indonesia telah berfokus pada reformasi pajak dan belanja publik,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan tertulis, Sabtu 25 Juni 2022.
“Dukungan dari Bank Dunia akan membantu memperkuat kesinambungan fiskal pemerintah Indonesia, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang luas pasca pandemi, dan membantu mengurangi kemiskinan,” ujar Sri Mulyani.
Dukungan Bank Dunia dalam Indonesia Fiscal Reform Development Policy Loan,akan mendukung Indonesia mengatasi tantangan utama penerimaan dan belanja negara melalui dua pilar. Pilar pertama bertujuan meningkatkan penerimaan melalui peningkatan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), khususnya individu yang berpenghasilan tinggi, dan dengan merasionalkan pembebasan pajak.
Pilar ini juga akan memperkenalkan pajak karbon yang akan mendukung ekonomi rendah karbon dengan mengenakan pajak emisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara.
Pilar kedua bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara dengan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam hal sistem transfer fiskal, memperkuat hubungan antara perencanaan dan penganggaran, dan bagaimana anggaran dilaksanakan.
Upaya ini, akan membantu meningkatkan pendanaan untuk daerah yang lebih padat penduduknya, meningkatkan hasil belanja pembangunan, dan lebih selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
“Pandemi telah mempersempit ruang fiskal untuk belanja pembangunan Indonesia karena pendapatan negara yang rendah,” kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen dalam kesempatan yang sama.
Reformasi fiskal ini akan mendukung pemulihan paska pandemi dengan menciptakan pemasukan yang lebih banyak dan mendukung perbaikan mutu belanja. “Pembiayaan baru ini akan mendukung berbagai reformasi signifikan yang telah dilakukan Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan hasil pembangunan, serta membantu transisi Indonesia menuju energi rendah karbon dan berkelanjutan,” ujar Satu.
Pembiayaan baru ini sejalan dengan Country Partnership Framework (CPF) Bank Dunia untuk Indonesia 2021-2025, khususnya tujuan strategis terkait penguatan daya saing dan ketahanan ekonomi serta peningkatan infrastruktur melalui pengenalan pajak karbon.
