MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
Marketnews.id Buat Investor saham di pasar modal Indonesia, sudah mahfum akan kinerja PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) sebelum tahun 2020 lalu. Dimana selama delapan tahun berturut produsen baja milik Pemerintah ini mengalami kerugian. Baru dalam tahun buku 2020 lalu perusahaan ini mencatatkan laba bersih setelah perseroan selesai merestrukturisasi utang yang jumlahnya mencapai Rp 31 triliun.
Salah satu penyebab kerugian KRAS adalah pembangunan proyek Blast Furnance yang mangkrak yang di tenggarai oleh Meneg BUMN Erick Thohir terjadi praktik korupsi. Cerita lama yang masih berbekas ini coba dijelaskan oleh Silmy Karim sebagai Dirut PT Krakatau Steel s yang dijabat sejak akhir 2018 lalu.
Manajemen PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) menyatakan, bahwa aspek transparansi menjadi hal yang akan terus di kedepankan demi menjaga Good Corporate Governance (GCG). Salah satu keterbukaan yang disampaikan manajemen adalah terkait dengan dugaan praktik korupsi yang sempat disinggung oleh Menteri BUMN , Erick Thohir dalam proyek Blast Furnance yang saat ini macet.
“Indikasi penyimpangan atau korupsi di masa lalu tentu menjadi perhatian manajemen. Fokus saya ketika bergabung adalah mencarikan solusi dan melihat ke depan agar Krakatau Steel bisa selamat terlebih dahulu,” ungkap Direktur Utama KRAS, Silmy Karim dalam keterangannya, Selasa, 28 September 2021.
Terkait dengan upaya lain yang dilakukan manajemen untuk mewujudkan GCG yaitu dengan menerapkan ISO 37001:2016 sejak bulan Agustus 2020 lalu. Implementasi ISO ini sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan KKN yang dapat digunakan semua yurisdiksi serta dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen yang sudah dimiliki Krakatau Steel saat ini.
“Satu demi satu masalah di Krakatau Steel sudah kami atasi, perusahaan yang lama tidak untung, pabrik yang tidak efisien, maupun proyek yang belum selesai sudah banyak yang selesai dan sisanya sudah didapatkan solusinya,” lanjut Silmy.
Lebih jauh Silmy menambahkan, bahwa utang yang terjadi pada perseroan seperti yang disebut oleh Erick Thohir merupakan utang akumulasi dari tahun 2011 sampai dengan 2018. Ditegaskan bahwa utang perseroan yang mencapai Rp31 triliun ini disebabkan beberapa hal. Salah satunya adalah pengeluaran investasi yang belum menghasilkan feed back sesuai dengan rencana.
Meski utang tersebut sangat besar, namun manajemen telah berhasil melakukan restrukturisasi utang pada bulan Januari 2020 sehingga beban cicilan dan bunga menjadi lebih ringan guna memperbaiki kinerja keuangan. Dengan beban utang yang lebih ringan, manajemen akan berupaya keras agar proyek mangkrak tersebut bisa kembali berjalan sehingga target income dari proyek tersebut bisa tercapai.
“Proyek Blast Furnace diinisiasi pada tahun 2008 dan memasuki masa konstruksi pada tahun 2012, jauh sebelum saya bergabung di Krakatau Steel pada akhir tahun 2018. Manajemen saat ini sudah mendapatkan solusi agar fasilitas atau pabrik yang tadinya mangkrak bisa jadi produktif,” jelas Silmy Karim.
Silmy melanjutkan, bahwa saat ini Krakatau Steel sudah memiliki dua calon mitra strategis, bahkan satu calon sudah menandatangani Memorandum of Agreement (MOA) dengan Krakatau Steel. Satu mitra lagi sudah menyampaikan surat minat untuk bekerja sama dalam hal Blast Furnace dan ditargetkan pada kuartal III 2022 bisa mulai dioperasikan.
“Pengoperasian Blast Furnace nantinya akan menggunakan teknologi yang memaksimalkan bahan baku dalam negeri yaitu pasir besi. Penggunaan pasir besi ini akan menghemat biaya produksi dan menurunkan impor bahan baku dari luar negeri yaitu iron ore,” tambah Silmy.
