MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
Marketnews.id Pengembangan dan inovasi bisnis dengan mensinergikan anak usaha yang dimiliki jadi salah satu fokus PT Krakatau Steel Tbk. Dengan menggabungkan dalam satu wadah empat perusahaan yang dimiliki perseroan, Subholding ini diharapkan memberikan kontribusi pendapatan pada 2020 sekitar Rp 3,4 triliun dengan nilai EBITDA Rp1 triliun.
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) akhirnya berhasil menuntaskan pembentukan Subholding Sarana Infrastruktur yang merupakan perusahaan hasil integrasi dari beberapa anak perusahaan. Pembentukan subholding ini dilakukan dalam rentang waktu selama tiga bulan sejak bulan Maret 2021.
Subholding Sarana Infrastruktur ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan kawasan industri terintegrasi dengan empat area utama yang terdiri dari kawasan industri, penyediaan energi, penyediaan air industri, dan pelabuhan.
Adapun anak perusahaan yang bergabung adalah PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (PT KIEC ), PT Krakatau Daya Listrik (PT KDL), PT Krakatau Tirta Industri (PT KTI), dan PT Krakatau Bandar Samudera (PT KBS).
Menurut Direktur Utama KRAS, Silmy Karim, Subholding Sarana Infrastruktur memiliki pondasi yang kuat secara finansial. Penggabungan empat perusahaan tersebut memiliki pendapatan Rp3,4 triliun dan nilai EBITDA sebesar Rp1 triliun pada tahun 2020 dan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan kebutuhan kawasan industri di Indonesia.
Pada tahun 2020, terdapat puluhan perusahaan multinasional dan perusahaan domestik ternama telah berinvestasi dengan potensi pertumbuhan yang lebih besar di tahun mendatang. Beberapa industri itu diantaranya seperti Semen Indonesia, Holcim, Pupuk Indonesia, Posco, Nippon Steel, PT Timah, Asahimas, Lotte Chemical, Chandra Asri, Indofood, Charoen Pokphand, JAPFA, Astra Internasional, Indonesia Power, dan masih banyak lainnya.
“Dari pembentukan subholding ini, diproyeksikan menghasilkan pendapatan hingga Rp7,8 triliun di lima tahun mendatang. Sementara untuk EBITDA diproyeksikan meningkat mencapai Rp2,2 triliun di tahun 2025,” tutur Silmy.
Lebih jauh Silmy menambahkan, pembentukan Subholding Sarana Infrastruktur Krakatau Steel ini adalah bagian dari transformasi Krakatau Steel dan dalam rangka peningkatan value perusahaan melalui pengelolaan yang lebih baik dan pengembangan yang fokus dan terukur.
Anak-anak usaha yang tergabung dalam Subholding ini memiliki keunggulan-keunggulan diantaranya, PT KIEC mengelola 3.250 hektar lahan industri dengan 920 hektar lahan industri yang tersedia untuk pengembangan tiga tahun ke depan. Area kawasan industri yang dikelola oleh PT KIEC adalah salah satu dari lima kawasan industri terbesar di Indonesia.
Sementara PT KDL memiliki kapasitas 120 MW dan saat ini tengah membangun fasilitas energi terbarukan melalui energi surya terapung yang mulai beroperasi pada tahun 2023.
Perusahaan lainnya adalah PT KTI, perusahaan penyedia jasa air industri terintegrasi terbesar di Indonesia dengan kapasitas 3.000 liter per detik di Cilegon dan penambahan 1.600 liter per detik yang saat ini sedang dikembangkan di Gresik, Kendari dan Sumbawa.
Terakhir, PT KBS memiliki kapasitas bongkar muat pelabuhan sebesar 25 juta ton per tahun dengan ketersediaan 17 jeti. Selain itu PT KBS juga adalah pelabuhan curah terbesar dan terdalam secara alami di Indonesia dengan fasilitas pergudangan yang terintegerasi dan efisien.
Segala keunggulan dari infrastruktur ini, tambah Silmy, berada dalam satu kawasan industri sehingga akan membuat Sarana Infrastruktur Krakatau Steel ini lebih kompetitif jika dibandingkan dengan kawasan industri lainnya yang ada di Indonesia.
“Keunggulan lainnya kawasan industri ini adalah berada di lokasi yang strategis dan memiliki konetivitas yang baik karena berdekatan dengan bandara internasional Soekarno Hatta, Ibu Kota Jakarta, dan terhubung dengan jalur kereta api pulau Jawa serta lokasi pelabuhan PT KBS yang merupakan perlintasan jalur logistik dunia.
Dengan beragam keunggulan ini area Subholding Sarana Infrastruktur, ke depannya berpotensi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” tutup Silmy.
