MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
Marketnews.id Pergantian Jajaran direksi maupun komisaris pada sebuah perusahaan adalah hal wajar. Apalagi bila perusahaan tersebut sebagai perusahaan publik atau perusahaan milik negara. Hari ini Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) telah memutuskan untuk mengganti tiga komisaris secara bersamaan. Pergantian ini merupakan hal biasa buat BUMN. Mampukah pergantian komisaris ini membuat kinerja usaha PLN lebih baik?
Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) PLN melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) nomor SK-239/MBU/07/2021 pada tanggal 16 Juli 2021 telah memutuskan mengangkat dan menetapkan tiga Komisaris PLN yang baru. Mereka adalah Susiwijono Moegiarso, Heru Winarko, dan Alex Iskandar Munaf.
” RUPS tersebut juga memberhentikan dengan hormat Ilya Avianti, Murtaqi Syamsuddin, Deden Juhara dan Mohammad Rudy Salahuddin sebagai komisaris PLN,” kata Agung Murdifi
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN, dalam keterangan tertulis, Jumat (16/7).
Dengan perubahan diatas maka susunan Komisaris PLN sebagai berikut :
1.Amien Sunaryadi – Komisaris Utama/Komisaris Independen
2.Suahasil Nazara – Wakil Komisaris Utama
3.Mohamad Ikhsan – Komisaris
4.Muhammad Yusuf Ateh – Komisaris
5.Rida Mulyana – Komisaris
6.Dudy Purwagandhi – Komisaris
7.Eko Sulistyo – Komisaris
8.Ardan Adiperdana – Komisaris
9.Susiwijono Moegiarso – Komisaris
10.Heru Winarko – Komisaris Independen
11.Alex Iskandar Munaf – Komisaris Independen.
“Keluarga Besar PLN mengucapkan selamat bertugas dan akan mendukung penuh Susiwijono Moegiarso, Heru Winarko dan Alex Iskandar Munaf sebagai Komisaris PLN. Serta menyampaikan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan oleh Ilya Avianti, Murtaqi Syamsuddin, Deden Juhara dan Mohammad Rudy Salahuddin,” ucap Agung.
Pergantian Komisaris merupakan hal yang biasa terjadi dan bagian dari upaya meningkatkan kinerja perusahaan. PLN terus berkomitmen untuk melakukan transformasi guna memberikan pelayanan yang terbaik dan prima bagi seluruh pelanggan di Tanah Air.
Seperti diketahui, Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih serius kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Sebab saat ini beban utang mencapai Rp649 triliun (tahun 2020), sementara laba yang dibukukan hanya Rp5,99 triliun. Jika tidak ada perhatian serius nasib PLN bisa seperti PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) yang terbebani oleh utang yang menggunung.
Mencermati hal itu Pengamat Energi dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menjelaskan dengan rasio utang dan laba yang diperoleh rata-rata pertahun di level Rp10 triliun, maka PLN baru bisa melunasi utangnya sekitar 64 tahun. Itupun dengan catatan seluruh laba yang diperoleh setiap tahun murni digunakan untuk membayar utang. Untuk itu dia berharap pemerintah memperlakukan BUMN ini secara proporsional dan lebih profesional.
“Jika tidak terdapat perubahan kebijakan, maka kekhawatiran Menteri BUMN bahwa nasib keuangan PLN akan menyerupai keuangan Garuda Indonesia,” kata Komaidi dalam keterangannya, Senin (12/7).
