MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id- Sidang etik terhadap para Jenderal Polri yang terlibat dugaan kasus penyadapan Presiden Prabowo sudah dimulai dengan persidangan Irjen Ahrie Sonta pada Selasa, 10 November 2026.
Dalam persidangan tersebut, Ahrie dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Proses sidang etik akan terus berlangsung dan menurut keterangan dari kepolisian, dijadwalkan akan dilakukan pada minggu depan.
“Kaitan sama jadwal akan kami sampaikan, setidak-tidaknya minggu depan akan ada lagi mungkin sidang kode etik terduga pelanggar yang lain,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya kepada awak media pada Selasa, 10 November 2026 malam.
Dalam kesempatan tersebut, Isir juga menegaskan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan yang akan diberikan kepada eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
“Polri punya sistem, prosedur yang ada. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Isir menjelaskan bahwa susunan majelis untuk sidang etik Listyo Sigit akan ditentukan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
“Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut,” sambungnya.
“Tadi terduga pelanggar pati bintang dua aktif, pemimpin komisi sidang adalah bintang tiga. Bisa jadi nanti sesuai, nanti ada komposisi, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut,” imbuhnya.
Isir kembali menegaskan bahwa tidak ada perlakuan istimewa yang akan diberikan oleh Polri dalam menangani kasus tersebut.
“Tapi secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan,” tukasnya.
Adapun dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, Bareskrim telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Proses pidana dan pemeriksaan etik terhadap para tersangka masih berjalan, serta seluruh pihak yang diduga melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan hukum maupun kode etik profesi kepolisian.
