MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id-Proyek kawasan terpadu Kota Mandiri Miekarta milik Lippo, kini bakal menggeliat lagi. Pemerintah lewat Kementrian Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP) memutuskan untuk membangun rumah susun subsidi pertama tahun ini di kawasan Miekarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Meikarta ditetapkan sebagai proyek perdana rusun subsidi 2026, kolaborasi Kementerian PKP dan Lippo Group
Pemerintah targetkan ratusan unit rusun subsidi, menyasar pekerja kawasan industri Bekasi
KPK memastikan tak ada persoalan hukum terkait aset Meikarta untuk program perumahan subsidi
Pemerintah, mulai merealisasikan rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Proyek ini dipastikan mulai berjalan pada 2026 dan menjadi bagian dari program prioritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, Meikarta akan menjadi lokasi pertama pembangunan rusun subsidi tahun ini.
Kawasan kota mandiri yang dikembangkan Lippo Group tersebut dinilai siap dari sisi lahan serta memiliki permintaan hunian yang tinggi, terutama dari kalangan pekerja dan buruh di kawasan industri sekitar Bekasi.
“[Rusun subsidi] harus tahun ini, yang pertama di Meikarta. Pak James sudah siapkan besar. Nanti kami pastikan,” ujar Maruarar, yang akrab disapa Ara, usai pertemuan dengan CEO Lippo Group James Riady di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).
Ara mengungkapkan, rencana pembangunan rusun subsidi di Meikarta telah dibahas langsung bersama pengembang, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, hingga Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini telah masuk tahap awal pelaksanaan, dengan lahan yang disebut sudah tersedia dan cukup luas untuk mendukung pembangunan.
Pemerintah menargetkan pembangunan ratusan unit rusun subsidi sebagai bagian dari program nasional tahun ini. Selain Meikarta, rusun subsidi juga akan dibangun di sejumlah kota lain, dengan total mencapai sembilan proyek.
Langkah ini diharapkan dapat menjawab keterbatasan lahan hunian di kawasan perkotaan sekaligus menekan backlog perumahan.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PKP saat ini tengah menggodok skema pembiayaan dan pelaksanaan rusun subsidi bersama Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan BP Tapera.
Ara juga menginstruksikan agar pembahasan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengembang, perbankan, hingga masyarakat calon penghuni.
“Pengembang kita dengar, perbankan kita dengar, tapi juga kami undang warganya, bahkan calon warganya,” kata Ara.
Ia menargetkan, dalam waktu dekat masukan dari calon penghuni sudah dapat dihimpun untuk memastikan skema rusun subsidi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada hambatan hukum terkait pemanfaatan Meikarta sebagai lokasi pembangunan rusun subsidi.
KPK sebelumnya memang pernah menangani perkara dugaan suap perizinan proyek Meikarta, namun memastikan tidak ada penyitaan terhadap bangunan atau unit rusun di kawasan tersebut.
“Dalam perkara dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta, KPK tidak melakukan penyitaan terhadap unit rumah susun tersebut,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (16/1/2026).
Menurut KPK, penyitaan hanya dilakukan terhadap aset dan uang yang terkait langsung dengan penerimaan suap oleh Bupati Bekasi periode 2017-2022 Neneng Hassanah Yasin.
Dengan kondisi tersebut, KPK menyatakan perkara hukum Meikarta telah jelas dan tidak menghalangi rencana pemerintah menjalankan program rusun subsidi di kawasan itu.
Pemerintah pun optimistis proyek ini dapat segera masuk tahap konstruksi dan menjadi model kolaborasi antara negara dan pengembang swasta dalam penyediaan hunian terjangkau.
M Rizki A
