MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
Marketnews.id Dalam menyusun RAPBN 2022 Pemerintah mempertimbangkan barbagai unsur utama untuk mengukur indikator makro ekonomi termasuk pendemi Covid-19 yang masih menjadi momok. Tentunya tidak mudah untuk memformulasikan …
Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN 2022. Dalam penyusunan tersebut, pemerintah mempertimbangkan berbagai dinamika, risiko ketidakpastian, potensi pemulihan ekonomi global dan nasional pada 2022, serta dengan catatan bahwa Covid-19 dapat terus dikendalikan dan fungsi intermediary perbankan dapat kembali pulih.
“Tentu didukung oleh kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan sektor keuangan Otoritas Jasa Keuangan yang kondusif,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Pidato Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 di DPR, Jakarta, Kamis (20/5).
Indikator ekonomi makro dalam penyusunan RAPBN 2022 adalah sebagai berikut:
-Pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8%
-Inflasi 2,0-4,0%
-Tingkat suku bunga SUN 10 Tahun 6,32-7,27%
-Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp13.900-15.000
-Harga minyak mentah Indonesia USD55-65 per barel, lifting minyak bumi USD686-726 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi USD1.031-1.103 ribu barel setara minyak per hari.
Pada kesempatan itu, Sri Mulyani mengatakan fokus penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi jangan sampai mengalihkan perhatian semua kalangan dari upaya perbaikan fundamental perekonomian.
Dia mengatakan, Indonesia masih memiliki masalah struktural yang harus diatasi, yaitu: kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, produktivitas yang rendah, serta birokrasi, institusi dan regulasi yang tidak efisien, rumit dan belum bebas dari korupsi.
“Perbaikan kualitas SDM dan tenaga kerja harus terus-menerus menjadi bagian sentral dalam peningkatan produktivitas maupun daya saing Indonesia,” ujar Menkeu.
Peningkatan kualitas SDM adalah suatu keharusan dalam memasuki era knowledge economy atau era industri 4.0. Hasil Kajian Kementerian Keuangan dan ADB “Innovate Indonesia: Unlocking Growth through Technological Transformation” menunjukkan bahwa kemampuan adopsi teknologi dan inovasi berpotensi meningkatkan 0,55% pertumbuhan ekonomi per tahun selama dua dekade ke depan.
Pembangunan infrastruktur juga terus dilanjutkan untuk menutup gap infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adopsi teknologi. G20 Surveillance Note yang disampaikan pada Virtual Meeting G-20 Leaders’ Summit, 21 November 2020 menunjukkan bahwa setengah persen PDB untuk belanja infrastruktur berpotensi mendorong tambahan 1% pertumbuhan ekonomi per tahun dalam empat tahun berikutnya.
Asesmen ini, tutur Menkeu, kembali menegaskan bahwa realokasi belanja ke arah belanja produktif perlu terus dilanjutkan dan diperkuat.
“Selain itu, belanja infrastruktur harus diikuti dengan perencanaan dan procurement yang baik, transparan dan kompetitif, sehingga kualitas infrastruktur yang dibangun dan dampak multiplier-nya dapat maksimal,” ujar Sri Mulyani.
Iklim usaha yang kurang kondusif, birokrasi dan regulasi yang rumit dan belum efisien, serta high-cost economy menjadi penghambat investasi dan daya saing ekspor.
Reformasi birokrasi berbasis kinerja dan efisiensi harus dilakukan di pusat maupun daerah. Kondisi Covid-19, yang mengharuskan perubahan cara kerja dengan mengandalkan sistem komunikasi digital, harus dijadikan sebagai momentum perbaikan efisiensi agar perekonomian Indonesia mampu bertransformasi menuju knowledge economy. “SDM-nya harus berkualitas, infrastrukturnya harus mendukung, iklim usaha harus dipermudah,” paparnya.
Pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk kemudahan investasi dan simplifikasi regulasi harus berjalan efektif. “Dengan berbagai langkah reformasi struktural tersebut maka potensi pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dari level sekitar 5% menjadi 6% per tahun,” tutur Sri Mulyani.
Komponen produktivitas pada 2020 terkontraksi 5,0% akibat pandemi. Komponen produktivitas ini diharapkan dapat meningkat menjadi sekitar 2,4% per tahun rata-rata dalam lima tahun ke depan, atau lebih tinggi dari rata-rata sepuluh tahun sebelum pandemi, yakni 1,6%.
Peningkatan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan juga diharapkan meningkatkan kontribusi tenaga kerja dan modal/investasi terhadap pertumbuhan, pungkasnya.
