MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
Marketnews.id Usulan panel ahli untuk membentuk dewan moneter sudah menuai protes bahkan reaksi negatif pasar terhadap kestabilan nilai tukar rupiah. Pemerintah diwakili oleh Menko perekonomian mengatakan pemerintah belum membahas usulan perubahan bank sentral.
Pemerintah Indonesia menentang usulan panel ahli untuk membentuk dewan moneter yang akan melemahkan otoritas bank sentral. Namun pada saat yang sama mengandalkan Bank Indonesia untuk terus membantu membiayai defisit fiskal hingga tahun depan.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah bahkan belum membahas usulan perubahan bank sentral.
Rancangan RUU yang disiapkan oleh panel ahli dan akan dibahas oleh DPR mengusulkan perubahan besar pada Undang-Undang Bank Sentral 1999, termasuk: memperluas mandat Bank Indonesia untuk memasukkan dukungan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan; membentuk dewan moneter baru yang dipimpin oleh menteri keuangan untuk mengkoordinasikan kebijakan dengan pemerintah; dan menambahkan menteri ke dewan pengaturan suku bunga bank.
Hartarto mengatakan, pemerintah sedang mengupayakan perubahan regulasi sektor keuangan, dan berencana untuk mengusulkan peraturan pengganti undang-undang, yang dapat melewati proses parlemen jika disetujui oleh presiden.
“Inti dari reformasi sistem keuangan yang dimaksud oleh pemerintah adalah agar tidak terjadi penundaan pembuatan kebijakan seperti sebelumnya, apalagi pada saat situasi krisis seperti ini,” kata Airlangga seperti dikutip Bloomberg, Jumat (4/9).
Dito Ganinduto, bendahara Golkar dan ketua komisi DPR yang membidangi ekonomi dan keuangan, mengatakan partainya bersama beberapa koalisi yang mengatur parlemen, sepakat untuk membatalkan pembahasan RUU untuk merevisi undang-undang bank sentral, dan menunggu proposal sektor keuangan pemerintah.
Rupiah naik 0,5% pada awal perdagangan hari ini tapi melemah kembali 0,1% di posisi 14.793 terhadap dolar di perdagangan Asia, Jumat siang.
“Berita bahwa pemerintah Indonesia tidak mendukung rekomendasi yang diberikan, terkait dengan penguatan rupiah di awal perdagangan,” kata Khoon Goh, kepala riset Asia di Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Singapura. “Tapi agar kekhawatiran investor benar-benar hilang, mereka ingin memastikan rekomendasi yang kontroversial dihapus dari draf sebelumnya,” ujarnya.
Namun Hartarto mengakui pemerintah menginginkan bank sentral tetap melanjutkan program “pembagian beban” tahun depan untuk membantu membiayai belanja perlindungan sosial, yang berarti BI akan terus membeli obligasi negara pada tahun 2021.
Sejauh ini para pejabat Bank Indonesia masih menyiratkan bahwa program tersebut telah disepakati tahun ini dan merupakan kebijakan satu kali saja.
