Marketnews.id Pendemi Covid-19 sudah merontokan hampir semua sendi sektor usaha termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sayangnya, keberpihakan pemerintah terhadap usaha ini dinilai kurang.
Obsesi pemerintah untuk menjadikan sektor usaha mikro kecil menengah ( UMKM ) masuk dalam global value chain dinilai berlebihan. Pasalnya banyak sekali program-program pemerintah yang justru meniadakan peran UMKM . Sebagai contoh pengadaan bantuan sosial berupa paket sembako untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 justru berasal dari sektor korporasi atau industri. Padahal sektor UMKM sebenarnya sangat mampu memenuhi kebutuhan paket sembako tersebut untuk dibagikan ke seluruh Indonesia.
Ekonom Center of Reform on Economics ( CORE ), Hendri Saparini, menjelaskan strategi pemerintah memulihkan ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemi terlihat berbeda dengan strategi membangkitkan UMKM . Hal itu terlihat dari tidak adanya peran UMKM dalam peta industri khususnya industri manufaktur.
Kalaupun ada porsinya sangat kecil sehingga sektor UMKM ini nyaris tidak terlihat perannya dalam pemulihan ekonomi.
“UKM tidak linkage dengan industri besar, ini terjadi karena memang desain kebijakannya seperti itu, starategi penguatan UMKM ada tapi tidak punya startegi yang terintegrasi dengan industri,” ujar Hendri dalam diskusi Brifier virtual, Jumat (21/8).
Idealnya apabila ingin benar-benar membangun UMKM sebagai kekuatan ekonomi rakyat, seharusnya UMKM dilibatkan dalam pemenuhan rantai pasok pada industri. Pemerintah perlu memberikan stimulus yang cukup dan sesuai bagi industri yang mau menggandeng UMKM ataupun stimulus bagi UMKM yang mampu mensuplai kebutuhan industri. Diketahui bahwa UMKM menjadi salah satu sektor dengan kontribusi bagi PDB yang besar.
Parahnya lagi banyak perusahaan BUMN yang justru mengandalkan bahan baku atau penolong impor untuk kebutuhan produksi. Padahal sebenarnya UMKM nasional banyak yang mampu mensuplainya.
“Kalau di Jepang itu UMKM jadi supporting industri otomotif jadi keduanya sama – sama di dukung pemerintah. BUMN kita harusnya jadi penghela juga,” pungkas Hendri.