Home / Otoritas / Bank Indonesia / BI:Defisit Anggaran Jadi 5 Persen Perlu Pembiaayan Rp 1.400 Triliun

BI:Defisit Anggaran Jadi 5 Persen Perlu Pembiaayan Rp 1.400 Triliun

Marketnews.id Konsekwensi dari pelebaran defisit anggaran dari tiga persen jadi lima persen, membuat kebutuhan pembiayaan meningkatkan sekitar Rp1.400 triliun. Bagaimanakah alokasi dananya.

Keputusan pemerintah untuk memperlebar defisit anggaran dari 3 persen menjadi 5,07 persen membuat kebutuhan pembiayaan meningkat. Setidaknya pemerintah harus menyiapkan dana sebesar Rp1.400 triliun untuk pembiayaan defisit anggaran tersebut.


Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan hitung-hitungan kasar bank sentral memproyeksikan pembiayaan defisit fiskal untuk mengatasi dampak wabah COVID-19 mencapai Rp1.400 triliun.


“Hitung-hitungan kasar kami, karena pemerintah punya angka-angka, untuk pembiayaan defisit fiskal itu kurang lebih sekitar Rp1.400 triliun,” kata Perry dalam keterangan pers daring di Jakarta, Rabu (29/4).


Perry merinci, dari total perkiraan tersebut, sekitar Rp500 triliun di antaranya akan dipenuhi dari saldo kas pemerintah baik yang ada di BI dan perbankan.
Selain itu, kata dia, juga dari dana pemerintah di Badan Layanan Umum (BLU), program pinjaman Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia, serta penerbitan obligasi dalam bentuk valuta asing.


Sisanya yakni sekitar Rp900 triliun dikurangi anggaran yang sudah dialokasikan untuk tambahan belanja penanganan COVID-19 yakni total sebesar Rp225 triliun yang terdiri dari kesehatan Rp75 triliun, jaring pengaman sosial Rp110 triliun dan dukungan dunia usaha dan industri Rp70 triliun.


“Dari Rp900 triliun itu sudah dikeluarkan Rp225 triliun sehingga menjadi Rp675 triliun,” katanya.
Lebih jauh Perry menjelaskan, dari Rp675 triliun tersebut di antaranya akan dianggarkan untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp150 triliun namun untuk pemulihan ekonomi ini akan dipenuhi dengan mekanisme tersendiri dan belum tentu melalui pasar.


Kemudian, sekitar Rp100 triliun lainnya akan dipenuhi dari kebijakan BI yang menurunkan giro wajib minimum (GWM) sebesar dua persen sebagai bentuk kelonggaran kuantitatif atau quantitative easing (QE) kepada perbankan.


Nantinya, dengan QE itu perbankan wajib membeli SBN yang diterbitkan pemerintah untuk lelang tahap ketiga yakni melalui private placement sehingga pemerintah akan mendapatkan dana sekitar Rp100 triliun.
“Kalau Rp675 triliun dikurangi Rp150 triliun kemudian dikurangi Rp100 triliun, itu kurang lebih ada Rp425 triliun,” katanya.


Perry lebih lanjut mengungkapkan pembiayaan defisit fiskal akan dipenuhi dari lelang yang akan dilaksanakan pemerintah hingga tutup tahun ini.
Dari sisa lelang hingga akhir tahun ini diperkirakan akan mampu dipenuhi hingga Rp425 triliun tersebut.


“Kalau kami hitung sisa lelang sampai dengan akhir tahun itu, kebutuhan nanti dari lelang sebetulnya tidak kemudian melonjak tinggi. Target lelang yang diumumkan pemerintah Insya Allah cukup untuk memenuhi pembiayaan fiskal,” katanya.

Check Also

Antisipasi Kebutuhan Idulfitri, Pertamina Tambah 7,36 Juta Tabung LPG 3 Kilo.

MarketNews.id Pertamina melalui anak usahanya, PT Pertamina Patra Niaga, telah menambah pasokan LPG 3 kilogram …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *